Rapat Paripurna DPRD Jatim: Fraksi-fraksi Apresiasi dan Evaluasi Kinerja Pemprov Tahun 2025

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menjadi sorotan utama, mengingat agenda penting yang dibahas. Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim ini bertujuan untuk mendengarkan pemandangan umum dari berbagai fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025. Dalam momen yang penting ini, fraksi-fraksi yang hadir tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga memberikan evaluasi mendalam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Agenda Rapat Paripurna DPRD Jatim

Pada tanggal 9 April 2026, Rapat Paripurna DPRD Jatim dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Sri Wayuni. Hadir dalam acara tersebut adalah Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Adhy Karyono, serta jajaran pemerintah lainnya. Dalam kesempatan ini, sejumlah fraksi yang terwakili menyampaikan pandangan mereka terkait kinerja Pemprov Jatim selama tahun 2025. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi beberapa di antaranya yang memberikan tanggapan konstruktif.

Apresiasi dan Evaluasi oleh Fraksi PKS

Fraksi PKS mengawali evaluasi dengan memberikan pengakuan terhadap pencapaian kinerja Pemprov Jatim. Namun, mereka juga menekankan pentingnya evaluasi yang lebih mendalam terhadap LKPJ Gubernur 2025. R. Harisandi Savari, juru bicara FPKS, menyatakan bahwa evaluasi tersebut tidak seharusnya hanya berbasis data statistik, tetapi juga harus mampu menjelaskan dampaknya bagi masyarakat.

“Kami ingin menegaskan bahwa evaluasi LKPJ harus lebih dari sekadar angka-angka agregat. Penting untuk menunjukkan sejauh mana program-program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Harisandi.

Kritik Terhadap Pendekatan Data Statistik

Harisandi menggarisbawahi bahwa meskipun hasil makro yang dipresentasikan dalam LKPJ tampak menggembirakan, pendekatan yang terlalu menekankan pada data statistik bisa mengaburkan masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kualitas pembangunan harus diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan dan dampaknya bagi masyarakat luas.

Pencapaian dan Tantangan Pemprov Jatim

Fraksi PKS juga mencatat bahwa Pemprov Jatim berhasil meraih berbagai penghargaan di berbagai sektor sepanjang tahun 2025. Namun, mereka menekankan bahwa pencapaian tersebut harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih adil dan merata. Dalam hal ini, FPKS mengamati bahwa dari total 166 indikator kinerja daerah, beberapa indikator tidak mencapai target, dan banyak lainnya tidak dapat terukur karena keterbatasan data.

Evaluasi Kinerja Daerah

Selain itu, FPKS mengkritik kecenderungan dalam LKPJ yang lebih fokus pada capaian pertumbuhan ekonomi, tanpa membahas kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen harus dilihat dari aspek inklusivitas, terutama dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, dan nelayan. “Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak boleh terpisah dari pemerataan, karena bisa menimbulkan ketimpangan sosial,” tegas Harisandi.

Fraksi Gerindra: Tanggapan Terhadap Kinerja Fiskal

Fraksi Partai Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Jatim. Menurut mereka, kinerja fiskal Pemprov Jatim untuk tahun anggaran 2025 cukup solid. Juru bicara Fraksi Gerindra, dr. Benjamin Kristianto, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Sementara belanja daerah tercatat sebesar Rp31,20 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 61,71 persen.

“Namun, kami menekankan bahwa angka tinggi ini tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah bagaimana capaian fiskal ini benar-benar dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas dr. Benjamin.

Perhatian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Fraksi Gerindra juga menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen harus dievaluasi dari segi kualitas, termasuk seberapa banyak pekerjaan formal yang tercipta dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Penurunan angka kemiskinan yang mencapai 9,30 persen juga dianggap sebagai pencapaian positif, tetapi mereka mengingatkan bahwa kerentanan ekonomi masyarakat yang tinggi masih menjadi masalah yang harus diatasi.

Pandangan Fraksi PKB Terhadap Kinerja Pendidikan dan Kesehatan

Fraksi PKB juga turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Jatim, khususnya dalam sektor layanan dasar. Ahmad Atho’illah, juru bicara Fraksi PKB, menyampaikan bahwa meskipun pemerintah berhasil memenuhi sebagian besar indikator kinerja, masih terdapat sejumlah masalah signifikan yang perlu diperhatikan. Dalam sektor pendidikan, misalnya, capaian literasi hanya mencapai 49,89 persen dari target yang ditetapkan.

“Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya stagnan, tetapi bahkan mengalami kemunduran dalam bidang pendidikan,” ungkap Gus Atho, sapaan akrabnya.

Kritik Terhadap Penanganan Kesehatan

Di sektor kesehatan, Fraksi PKB menyoroti bahwa penanganan tuberkulosis (TBC) belum memenuhi target. Angka keberhasilan pengobatan tercatat hanya 88,17 persen dari target 89-90 persen, sementara cakupan penemuan dan pengobatan baru mencapai 76,81 persen dari target 95 persen. Mereka mengaitkan hal ini dengan tingginya tingkat kemiskinan yang masih ada di daerah tersebut.

Tanggapan Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Menanggapi berbagai kritik dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa capaian indikator dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator. Hanya 67 indikator atau 1,67 persen yang dinyatakan belum tercapai. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga pemerintah kabupaten/kota.

“Kami menyadari bahwa meskipun capaian ini menggembirakan, masih ada ruang untuk perbaikan,” ungkap Khofifah.

Respons Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Gubernur juga menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur berhasil melampaui target, mencapai 104 persen. Ia menekankan bahwa penurunan potensi pendapatan daerah dipengaruhi oleh implementasi undang-undang yang baru, yang berdampak pada pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Harapan ke Depan

Khofifah berharap agar hasil pembahasan LKPJ ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah di masa mendatang. Ia mengajak semua pihak untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Kami terbuka terhadap masukan dari DPRD dan siap untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada,” pungkasnya.

Dengan berbagai masukan dan evaluasi dari fraksi-fraksi di DPRD, diharapkan ke depan, kinerja Pemprov Jatim dapat semakin baik dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

➡️ Baca Juga: Jumlah Wisatawan Asing ke Bali Naik 20%

➡️ Baca Juga: Penelitian tentang Kesehatan Mental di Kalangan Remaja