Di tengah sorotan tajam terhadap sistem penegakan hukum di Kabupaten Dairi, aksi demonstrasi yang dipimpin oleh beberapa organisasi kepemudaan seperti KNPI, IPK, HMI, GMNI, IPNU, dan PMII berlangsung dengan dramatis. Massa aksi bahkan membawa keranda mayat sebagai simbol yang kuat, menggambarkan “kematian” penegakan hukum yang dianggap tidak berfungsi dengan baik di daerah tersebut.
Permintaan Reformasi Birokrasi Penegakan Hukum
Koordinator aksi, Arifatullah Manik, dalam orasinya menekankan bahwa perbaikan sistem birokrasi di institusi kepolisian, khususnya di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Narkoba Polres Dairi, adalah suatu keharusan. Ia menyatakan, “Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum di Polres Dairi tidak berjalan dengan baik. Banyak laporan yang mandek, bahkan muncul kesan adanya kolusi antara aparat dan bandar narkoba.”
Tuntutan Massa
Dalam aksi tersebut, massa mengemukakan tujuh tuntutan utama yang menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat:
- Mendesak reformasi birokrasi penegakan hukum.
- Mengusut dugaan praktik jual beli perkara.
- Mempertanyakan efektivitas Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Menuntut penghentian dugaan kolusi antara aparat dan bandar narkoba.
- Menolak praktik tebang pilih dalam penanganan perkara.
- Menyoroti keadaan darurat sosial dalam penegakan hukum.
- Mendesak percepatan penanganan kasus di Satreskrim.
Kekecewaan terhadap Penanganan Kasus
Sekretaris IPK Dairi, Abdi Manullang, menyoroti beberapa kasus yang telah menimbulkan kekecewaan di kalangan publik. Ia mengungkapkan keprihatinan atas kasus pengeroyokan yang menimpa anak seorang anggota polisi, yang dianggap tidak ditangani dengan serius. “Ironisnya, anak seorang polisi saja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, apalagi masyarakat biasa. Ada pelaku yang sudah menyerahkan diri, tetapi justru dibebaskan dengan alasan ingin melamar ke TNI,” tuturnya.
Di samping itu, penanganan kasus narkoba juga menjadi sorotan. Massa menilai bahwa aparat lebih fokus menindak pengguna narkoba skala kecil, sementara bandar besar yang seharusnya menjadi target utama justru belum tersentuh hukum.
Perbandingan dengan Wilayah Lain
Kritik terhadap penegakan hukum di Polres Dairi juga disampaikan oleh praktisi hukum, Arih Yaksana Bancin. Ia membandingkan penanganan kasus di Polres Dairi dengan wilayah lain, seperti Polres Belawan. “Laporan di Polres Dairi terkesan stagnan dalam waktu yang lama. Sementara itu, di Polres Belawan, kasus yang sama sudah mencapai tahap P-21 dan siap untuk disidangkan,” ujarnya, menyoroti perbedaan yang mencolok dalam penegakan hukum.
Tanggapan dari Kapolres Dairi
Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Kapolres Dairi, Otniel Siahaan, turun langsung untuk menemui para demonstran. Ia mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan melakukan evaluasi internal terhadap kinerja kepolisian. “Saya mengucapkan terima kasih atas masukan ini. Jika ada aspek penegakan hukum yang belum berjalan dengan optimal, saya berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Saya pastikan tidak ada intervensi hukum dari saya kepada Satreskrim maupun Sat Narkoba,” tegasnya.
Ajakan untuk Melapor
Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan agar tidak ragu untuk melapor melalui saluran pengawasan internal, seperti Propam atau Irwasda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keluhan dapat ditindaklanjuti dengan serius.
Ketegangan dalam Aksi
Aksi ini sempat berlangsung tegang, namun akhirnya berakhir dalam keadaan kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Keterlibatan berbagai organisasi kepemudaan dalam aksi ini menunjukkan betapa pentingnya suara masyarakat dalam mengawal penegakan hukum yang adil dan transparan.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum yang efektif, diharapkan pihak kepolisian dapat merespons tuntutan tersebut dengan tindakan nyata. Reformasi yang diusulkan bukan hanya akan memperbaiki citra kepolisian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.
Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk terus mendorong perbaikan dalam penegakan hukum di Kabupaten Dairi. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua.
➡️ Baca Juga: PUSRI Dukung UMK Sumsel, Sampel Produk Jasmine Aren Sukses Tembus Pasar Hongkong
➡️ Baca Juga: Bisnis Rumahan yang Terbukti Menghasilkan Pendapatan Stabil dari Rumah